Home Berita Etika Bermedsos
Etika Bermedsos

Etika Bermedsos

44
0

Belakangan ramai diberitakan sindikat Saracen. Sindikat ini diduga menjadi salah satu yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kasus ini semakin gencar diberitakan pasca Jasriadi (Ketua Sindikat Saracen) tertangkap dan memberikan penyataan. Setelah itu beberapa nama sempat dikaitkan dengan kasus ini, seperti : Eggi Sudjana dan Ampi Tanudjiwa. Namun, dalam wawancara Jasriadi dengan salah satu media berita mengatakan bahwa ia tidak mengenal nama tersebut, karena nama mereka muncul dalam acara kopdar Saracen saja.

Kasus ini akan terus berkelanjutan, karena akan berhubungan dengan ujaran kebencian, hoax dan fitnah yang sering terjadi. Terkhusus ketika masuk ke dalam isu politik (Pilpres, pilgub dll). Selain itu, Polisi juga masih terus mencari kasus sindikat yang dicurigai masih ada sekumpulan orang yang menyalahgunakan sosial media untuk kepentingan uang atau politik.

Semakin berkembangnya teknologi selalu memberikan dampak positif dan negatif tersendiri. Sayangnya, kesadaran kita –masyarkat Indonesia khususnya- baru sampai kepada menggunakan manfaat tanpa peduli mudarat. Alhasil hanya beberapa yang dapat mengambil manfaat dari media sosial, sedangkan sisanya terjerumus ke dalam sumur kebencian yang terdorong dari medsos. Problemnya ada pada receive dan share. Maka perlunya ada kesadaran setiap pengguna medsos untuk pintar dalam menerima berita, dan teliti sebelum membagikannya.

Untuk menghindarinya MUI megeluarkan fatwa tentang “Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” yang ditetapkan di Jakarta, 13 Mei 2017. Hal ini menjadi langkah tepat yang dilakukan oleh MUI sebagai antisipasi di tengah hiruk pikuknya masalah yan dialami masyarakat Indonesia. Fatwa ini hadir sebagai pengingat bagi umat Islam agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah di medsos. Harapannya fatwa ini bisa menjadi standar dalam kiprah muslim di media sosial. Di sisi lain fatwa ini membuktikan bahwa Islam sebagai sebuah agama sangat mempehatikan cara bermuamalah antar sesama umat Islam, umat beragama dan manusia.

Untuk ketertiban bermedsos, melalui UU ITE pemerintahan coba menegaskan masyarakat agar lebih beretika dalam bermedsos. Maraknya pencemaran nama baik, hoax dan unsur-unsur penghinaan lainnya membuat polisis kewalahan. Seperti tadi disampaiakan, memang ada manfaatnya, tapi ladang kerusuhan seakan bertambah.

Namun fatwa tinggalah nama tanpa ada eksekusi, UU ITE hanya cerita tanpa ada tindakan. Oleh karena itu, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, KH Masduki Baidlowi mengatakan “Fatwa ini perlu kaki-tangan, yakni adanya regulasi yang jelas dan ada yang mengeksekusi dengan sanksi. Meski demikian, tetap jangan menghalang-halangi kebebasan masyarakat berpendapat”. Beliaupun mengapresiasi penangkapan yang dilakukan polisi untuk mengusut tuntas kasus sindikat Saracen. Semoga ke depannya aktor pembuat onar di medsos cepat tertangkap dan bertobat.

Wallahu a’lam bisshowab.

 

44

Azhar Fakhru Rijal TTL : Tasikmalaya, 05 Agustus 1995 Riwayat Pendidikan : SMA/MA Al Furqan 2013. Kuliah Annuaimy-Jakarta 2016. Tahfidz Al-jandal 2016. AKtivitas Keilmuan : FLP Jakarta Kammi Djuanda Garuda Keadilan Tasikmalaya

LEAVE YOUR COMMENT

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *