Home Dunia Kajian Pembaharuan Fikih Islam dan Metodenya; Dalam Pemikiran Abdul Razak Al Sanhuri
Pembaharuan Fikih Islam dan Metodenya; Dalam Pemikiran Abdul Razak Al Sanhuri

Pembaharuan Fikih Islam dan Metodenya; Dalam Pemikiran Abdul Razak Al Sanhuri

22
0

Ole: Fatima Hafidz

PENAPEMBAHARU.COM–Perkembangan negara-neara modern telah menciptakan berbagai peristiwa yang komplek di Dunia Islam. Banyak konsep telah berubah, sebagaimana banyak rezim dan pemerintah yang telah berkuasa selama berabad-abad telah punah, kemudian datang rezim lain yang menggantikannya. Sebagai contoh, sistem perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam dan sistem pemrintahan Islam ataupun  yang lainnya tidak lagi ada dengan munculnya trend untuk mengadopsi undang-undang konvensional Eropa. Sebagaimana  terjadi dalam kasus Mesir dan Kekhilafahan Ottoman, dengan alasan bahwa ada kesulitan untuk merumusan fikih (Yurisprudensi)  Islam ke dalam bentuk perundang-undagan modern.

Kudeta hukum ini telah memunculkan banyak masalah, diantaranya terkait dengan anggapan tidakrelevannya undang-undang ini (fikih Islam) dengan lingkungan sosial dan adat-istiadatya. Hal ini bisa  dilihat bagaimana Undang-undang perdata  Mesir ketika itu mengatur bahwa seorang istri lah yang memberikan nafkah kepada suaminya, bahkan yang memberikan nafkah kepada ibu mertuanya.

Masalah lainnya juga terkait  dengan rumusan teks, pasal, dan  kecacatan perundang-undangan  akibat penerapan yang  tergesa-gesa[1]. Dari sinilah mulai  meggaungnya seruan untuk menghidupkan kembali dan memperbarui Fikih Islam.   Para ahli  fikih dan legislator telah  mengangkat panji pembaharuan ini, yang dipimpin oleh Abdul Razak al-Sanhuri (1895-1971), salah  seorang legislator terkenal di Mesir.

Proyek Pemikiran  al Sanhuri

Abdul  Razak  al Sanhuri lahir di Alexandria pada tahun 1895 dan mengikuti pendidikan sipil modern di  usia yang sangat dini,  Namun sejak   itu, beliau sudah membaca kitab-kitab turots  Arab, seperti Al Aghoni (lagu) dan Al Aqdu Al Farid dan Al Amali. Kemudian ia masuk Sekolah Hukum dan pergi ke Prancis pada tahun 1920-an untuk belajar Hukum Komparatif.

Dan  yang sangat  menakjubkan, beliau mengajukan dua buah  desertasi  untuk meggondong  gelar Ph.D., yang pertama tentang Al Uqud (kontrak-kontrak), yang kedua tentang Khalifah Islam, walaupun ketika itu  penulisan desrtasinya tidak dimaksudkan untuk membantah gagasan  Syekh Ali  Abdul Razik bahwa  Islam  tidak  memiliki sistem politik sendiri dan hanya terbatas pada urusan agama semata.

Setelah beliau kembali dari Prancis, beliau secara bertahap menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Kepemimpinan Dewan Negara, sebagaimana  ia termasuk salah seorang pakar  yang telah berkontribusi dalam hukum perdata di Mesir dan di sejumlah negara Arab.

Sejak tahun 1920-an  proyek pemikiran Sanhuri mengkristal ke dalam  dua gagasan utama:

Pertama, Upaya untuk mendamaikan Islam dengan produk-produk modernitas Barat dan pemikirannya. Sanhuri tidak melihat adanya masalah dalam menguatkan  gagasan demokrasi atau dalam mengadopsi sebagian system keorganisasian Barat dan juga penerapannya dilapisi dengan  pakaian Islam. Seperti seruannya untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa  Timur yang serupa dengan Liga Bangsa-Bangsa Barat, sebagai alternative dari  sistem Kekhilafahan Klasik. Meurutnya hal ini adalah satu-satunya syarat  untuk kelangsungan umat Islam pada zaman di mana telah  berubahnya  paradigma, entitas, sistem dan hubungan internasional.

Kedua, perlunya menghidupkan kembali Fikih Islam dan memperbaruinya menjadi sumber utama bagi perundang-undangan negara. Menurut Sanhuri, hal ini  karena ada hubungan antara kemerdekaan (independensi) politik dengan kemerdekaan (independensi) hukum. Ketika imperialisme Barat telah merampas kemerdekaan politik kita, seketika  kita kehilangan independensi hukum kita dengan mengadopsi undang-undang Barat. Oleh karena itu  menurutnya, kewajiban kita di masa kemerdekaan  adalah kita  harus menjadikan perundang-undangan kita merdeka dari  perundanga-undangan Barat. “Kita tidak  boleh terus menjadi  budak dari  hukum Barat”. Dan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan kembali ke warisan fikih para pendahulu kita, yang tidak kalah baiknya dari hukum Romawi dari  segi perumusan ataupun dari segi kualitas penyusunan.

Akan  tetapi Sanhuri memperingatkan bahwa untuk muwujudkan  proyek ini, harus ditetapkan di dalam logika dan perumusannya (suatu  prinsip) “Fikih Islam yang murni dan tidak hanya sebatas mensimulasikannya dengan hukum Barat”.  Hal   itu karena ia memperhatikan beberapa pakar hukum berusaha untuk membuat teks hukum kemudian mereka  mencoba untuk mencari landasannya pada teks-teks Islam.

Bersambung…

Catatan Kaki:

[1] Abdul  Razak al Sanhuri, Al Wasith fi Syarhi Al Qonun Al Madani, Daru Ihyai Al Turots Al Arabi, Bairut,Jilid 1 hal 7.

=========================

Sumber          : www.islamonline.net

Penterjemah : Nurfarid

22

LEAVE YOUR COMMENT

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *