Home Dunia Pemikiran Analisa Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan (1)
Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan (1)

Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan (1)

18
0

                                                                Kajian Mingguan  Kampus Pemikiran Islam Pena Pembaharu

                                                                                                        Jum’at, 31 Agustus 2018

Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan

Oleh: Faris Ibrahim

  1. Sekilas tentang UNESCO

UNESCO (United Nations, Education, Scientific and Cultural Organization) adalah salah satu oraganisasi khusus di PBB yang didirikan pada 16 November 1945. Organisasi yang berpusat di Paris, Perancis ini, didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Seminar- seminar pendidikan tingkat internasional, pelatihan guru, proyek sejarah regional dan pembukuan warisan dunia adalah di antara program- program yang dilaksanakan oleh UNESCO setiap tahunnya. Dan di antara proyek terbesar dari organisasi khusus PBB yang satu ini adalah Perpustakan Digital Dunia (World Digital Library). Perpustakaan ini diresmikan pada tanggal 21 April 2019 dan dimaksudkan sebagai rujukan dokumenter primer berbagai domumen penting dunia yang bisa diakses dengan bebas biaya.

Dalam struktur UNESCO tidak ada satupun negara yang berhak menggunakan hak veto, semua negara anggota memiliki hak suaranya sendiri, sama secara hukum organisasi. Sekalipun itu AS yang menyumbang 20% pendanaan UNESCO, negara tersebut tidak mendapat keistimewaan sedikitpun.

UNESCO memang tidak sepenting Dewan Keamanan yang punya kebijakan yang mengikat secara internasional. Namun UNESCO telah menjadi kendaraan diplomasi bagi negara-negara yang ingin menegaskan posisi geopolitik mereka, atau melancarkan protes secara simbolis melalui voting, tanpa perlu mengganggu tatanan sistem internasional.

  1. UNESCO dan Masalah Al- Quds

Apabila kebanyakan dari putusan- putusan yang berkaitan dengan Al- Quds di dewan kemanan selalu saja gagal disebabkan oleh hak veto yang dimiliki Amerika, maka perlawanan di UNESCO adalah salah satu perlawanan yang amat memungkinkan. Utamanya adalah karena dalam UNESCO hak veto tidak berlaku.

UNESCO adalah organisasi independen, semua pihak yang bertikai diperlakukan sama sesuai kekuatan berkas yang disodorkan. Sekalipun Israel adalah mitra strategis AS yang punya andil besar dalam UNESCO karena menggelontorkan banyak dana di organisasi tersebut, namun yang demikian tidak ada artinya, masing- masing negara mewakili satu hak suaranya sendiri.

Perlawanan di UNESCO menggambarkan ukuran moralitas negara- negara di dunia menyikapi konflik di Palestina yang biasanya mengalahkan kepentingan- kepentingan politik dan ekonomi. Karena dalam UNESCO, murni yang bermain adalah hasrat untuk menjaga nilai- nilai sejarah, dan kecaman terhadap setiap pihak yang ingin merusak nilai autentitasnya. Maka dari itu, pembelaan ataupun kecaman selalu jujur terlihat di setiap sidang- sidang UNESCO.

Dan yang tidak kalah penting, di UNESCO perlawanan membawa isu Al- Quds dapat menjadi sirkus yang menjelek- jelekkan Israel di mata dunia, bahwa selama ini Israel kuat hanya karena berlindung di bawah ketiak AS, ekonominya maupun politiknya, sedang dalam urusan yang bersih dari kepentingan seperti ini, Israel selalu kalah tidak punya kekuatan. Perlawanan di UNESCO juga dapat menjadi kampanye yang menegaskan bahwa Israel itu benar- benar penjajah, buktinya pembelaan historis yang mereka sodorkan sama sekali belum terbukti kebenarannya.

  1. Resolusi-resolusi Penting UNESCO terkait Al- Quds

Berikut adalah keputusan- keputusan yang keluar dari UNESCO tentang permasalahan Palestina secara umum, dan Al- Quds secara khusus, yang kemudian dapat kita intisarikan cara penerapannya sebagai bentuk perlawanan:

  1. Tahun 1956: UNESCO mengeluarkan resolusi pertama tentang Al- Quds. Resolusi tersebut datang 8 tahun pasca Israel masuk ke bagian Barat dari wilayah Al- Quds. Dalam resolusi itu UNESCO mengeluarkan putusan agar menjadikan seluruh prosedur- prosedur aktifitas di Al- Quds dilakukan untuk menjaga properti- properti yang bernilai sejarah di sana yang sedang berada dalam zona konflik bersenjata.
  1. Tahun 1968: di sidang ke-15, tepat setahun setelah pendudukan Israel atas Yerussalem, UNESCO menegaskan resolusi sebelumnya, untuk mengecam prosedur Israel untuk melakukan penggalian di Al- Quds, memindahkan propert- properti sejarah, atau merubahnya sehingga kabur nilai historisnya.

Dan resolusi yang bernomor 343 itu juga mengaskan bahwa Al- Quds tidak hanya menjadi kepemilikan langsung sebuah negara, namun ia juga milik kemanusiaan seluruhnya. Karena Al- Quds memiliki nilai seni, historis, dan religi yang tinggi.

Di tahun yang sama juga terdapat resolusi 2253 soal kota Al- Quds yang menyatakan bahwa prosedur- prosedur yang diberlakukan Israel di Al- Quds tidak berdasar hukum. UNESCO menyeru Israel untuk menghentikan aktifitasnya untuk merubah kondisi kota tersebut.

  1. Tahun 1974: UNESCO mengeluarkan resolusi yang menyatakan penarikan bantuan kebudayaan dan aktifitas keilmuan untuk masyarakat Israel karena praktek arkeologis illegal yang dilakukan oleh mereka di Al- Quds. AS sebagai mitra dekat Israel langsung merespon putusan ini dengan keras. AS menarik diri untuk membayar iuran selama 2 tahun sebagai ekspresi kekecewaan. Hal yang sama dilakukan oleh Swiss dan Perancis yang mengurangi pasokan keuangannya untuk UNESCO.
  1. Tahun 1976: kongres umum UNESCO mengeluarkan resolusi nomor 129/4 yang menegaskan di dalamnya seruan yang ditujukan pada Israel untuk menghentikan seluruh aktifitas penggalian dan upaya untuk merubah corak kota Al- Quds.
  1. Tahun 1978: kongres umum UNESCO kembali mengeluarkan 2 resolusi sehubungan dengan kota Al- Quds, yang pertama sehubungan dengan kecaman terhadap Israel yang membatasi masyarakat Arab mendapatkan haknya mengecap pendidikan, aktifitas kebudayaan, dan nilai- nilai nasionalisme. Dan yang kedua, mengecam aktifitas Yahudisasi Al- Quds dan pengubahan nilai sejarah dan budayanya.
  1. Tahun 1980: Al- Quds mulai diusulkan menjadi situs warisan dunia. Usulan yang disampaikan oleh Yordania itu ditanggapi di tahun yang sama pada sesi pertemuan ke-21 UNESCO untuk melakukan “penyegeraan prosedur- prosedur pencantuman kota Al-Quds ke dalam daftar situs warisan dunia dan juga mempertimbangkan untuk memasukannya dalam daftar situs warisan yang terancam bahaya”
  1. Tahun 1982: Pertemuan ke-6 ‘komite situs warisan dunia’ sukses dilaksanakan. Pertemuan tersebut menghasilkan suara mayoritas yang mendukung keputusan memasukkan Al- Quds ke dalam daftar situs warisan dunia yang terancam bahaya. Keputusan yang seharusnya membuat UNESCO dan masyarakat internasional bergerak cepat mengambil tindakan untuk menjaga properti- properti Al- Quds, ternyata, hasilnya belum sampai ke arah sana. Bahkan Al- Quds seakan hilang sebagai isu penting dalam kongres- kongres UNESCO di periode 80-an dan 90-an. Isu Al- Quds hanya disinggung singkat dalam pertemuan ke-7 komite urusan warisan dunia pada 1983.
  1. Tahun 2000: Al- Quds kembali masuk ke komite urusan warisan dunia, setelah Israel menandatangani pada tahun 1999 kesepakatan untuk melindungi situs warisan dunia. Dan pada Juli tahun 2000, Israel mengajukan kepada komite urusan warisan dunia “daftar sementara” yang di dalamnya terdapat 20 tempat bersejarah salah satunya Al- Quds untuk ke dalam daftar warisan sejarah dunia. Namun menteri- menteri urusan budaya Arab mengajukan keberatan terhadap ide itu. Salah seorang pimpinan delegasi Palestina yang diberi kesempatan untuk berbicara menyeru pada panitia komisi tersebut untuk menolak permohanan Israel, mendaftarkan tempat bersejarah di wilayah yang diduduki. Mendengar hal tersebut, duta Israel untuk UNESCO langsung geram, ia menuduh komite tersebut telah bekerja menuruti nafsu politik, dan ia juga menolak klaim bahwa keberadaan Israel di Al- Quds adalah sebuah bentuk pendudukkan.
  1. Tahun 2001: Kantor komite urusan warisan dunia menunda permohonan Israel memasukkan Al- Quds ke dalam daftar situs warisan dunia. Pada kongkres ke-25 UNESCO, Desember 2001 di Finlandia, permintaan Israel tersebut tidak disinggung sama sekali, walaupun banyak pengamat meganggap itu merupakan kemenangan bagi bangsa Arab khususnya Palestina. Pada saat itu, Al- Quds sayangnya masih tetap dalam daftar sementara situs bersejarah Israel, walaupun tekanan yang disuarakan oleh organisasi- oraganisasi Arab dan seruan UNESCO melalui para pejabatnya telah digalakkan untuk mencabut Al- Quds dari daftar tersebut, mengacu pada resolusi-resolusi nasional yang menyatakan bahwa Isael itu negara penjajah bagi Paletina yang di dalamnya ada Al- Quds.
  1. Tahun 2003: UNESCO mengeluarkan resolusi untuk mengirim utusan kesenian ke Al- Quds untuk memeriksa keadaan ‘kota tua’ mengacu pada latar belakang prosedur dan penggalian yang dilakukan Israel, tepatnya setelah negara- negara Arab meminta anggota- anggota komisi urusan warisan dunia menyampaikan laporan- laporan tentang kondisi warisan sejarah di sana.
  1. Antara tahun 2005- 2006: UNESCO memasukkan Al- Quds ke dalam daftar situs warisan dunia yang terancam bahaya, dan mengisyaratkan hukuman pada Israel karena tidak menjaga situs bersejarah di sana.
  1. Tahun 2007: UNESCO mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta pada Israel untuk memberikan laporan terperinci tentang kegiatan penggalian mereka di bagian pintu Barat Masjid Al- Aqsa.
  1. 31 Oktober 2011 Palestina resmi diterima menjadi anggota UNESCO dengan dukungan 107 suara, 52 yang abstain, dan 14 yang protes. Kebanyakan yang mendukung adalah negara- negara Arab, dilanjut oleh negara- negara Afrika dan Amerika Latin.
  1. Pada tahun 2014: komisi urusan warisan dunia mengesahkan permintaan Yordania- Palestina untuk menghentikan seluruh kegiatan penggalian Israel yang illegal, dan pelanggarannya terhadap properti bersejarah di kota Al- Quds yang diduduki. Persetujuan itu disahkan di pertemuan ke-38 komisi tersebut yang berlokasi di Doha, Qatar.

Resolusi tersebut juga mengutuk provokasi yang dilakukan oleh Yahudi- yahudi ekstrim yang mencederai kesucian masjid Al- Aqsa, juga menyeru Israel untuk menghormati kondisi terkini masjid tersebut sebagai tempat ibadah umat Islam dan warisan sejarah dunia.

  1. Pada tahun 2015: Sebuah resolusi menghukumi pengerusakkan yang dilakukan oleh militer penajajah Israel, dan ketidakberhasilan Israel dalam melindungi situs bersejarah di Al- Quds, penghentian penggalian berkesinambungan, juga aktifitas- aktifitas illegal di kota tua dan sekitarnya.

Sebagaimana resolusi tersebut juga menegaskan pada Israel untuk bersegera melakukan perbaikan di sekolah, universitas, tempat- tempat bersejarah, kantor media, dan tempat- tempat ibadah, yang hancur disebabkan operasi- operasi militer di Gaza.

  1. Pada tahun 2016: 55 tempat bersejarah resmi mendapat status terancam bahaya, termasuk di dalamnya Al- Quds. Keputusan tersebut membuat marah masyarakat Israel dan mengundang banyak penolakkan di sana.

Dewan eksekutif UNESCO juga merespon insiatif negara- negara Arab dan Perancis untuk memberi pernyataan seputar “Palestina yang diduduki” yang bertujuan untuk menjaga warsan- warisan bersejarah di sana.

Sebagaimana UNESCO juga mengutuk aktifitas- aktifitas illegal Israel yang bertentangan dengan hak mengenyam kebebasan beribadah, seperti dilarangnya umat Islam untuk masuk ke Masjid Al- Aqsa.

Pada 13 Oktober di tahun yang sama, tepatnya di kota Paris, UNESCO mengeluarkan sebuah resolusi yang menafikan adanya hubungan secara teologis antara Masjid Al- Aqsa dan Yahudi. Begitu pula dengan “tembok ratapan”, sebagaimana orang- orang Yahudi menyebutnya, UNESCO menyatakan bahwa tempat itu adalah sepenuhnya warisan bersejarah milik Islam.

UNESCO juga mengeluarkan sebuah draf terkait penamaan Masjid Aqsa, Haram As- Syarif, dan tembok Al- Buroq yang dinamakan dengan bahasa Arab. Selama ini tembok Al- Buroq dinamakan tembok ratapan oleh Israel untuk memalsukan identitas keislaman dari tempat tersebut. Sebagaimana Haram Al- Qudsy juga dinamakan Jabal Haikal oleh Israel dengan dalih yang sama.

  1. Pada tahun 2017: Dewan eksekutif UNESCO menegaskan resolusi sebelumnya yang menyatakan bahwa Israel menduduki Al-Quds, organisasi tersebut juga menolak kedaulatan Israel atas tempat tersebut.

Komite urusan warisan dunia di pertemuannya yang ke-41 di Belanda pada bulan Juli mengadopsi resolusi “kota Al- Quds dan tembok- temboknya” yang diusulkan oleh Yordania, Palestina dan negara- negara Arab.

Walaupun Israel bersikeras melobi anggota- anggota UNESCO untuk menggagalkan putusan tersebut, tetap saja gagal. Penentuan status Al- Quds dinyatakan sebagaimana status sebelum masa penjajahan Israel pada 1967, artinya ia tetap milik Palestina. Resolusi tersebut juga menegaskan bahwa Israel tidak memiliki hak otoritas untuk menguasai Al- Quds.

Kemudian negara- negara Arab mengajukan format resolusi yang yang bertujuan untuk menekan klaim Yahudi yang salah satunya mengatakan Al- Quds adalah ibu kota Israel yang disahkan Knesset tahun 1980, yang wajib dicabut dan dibatalkan sebagaimana yang tertera di resolusi- resolusi sebelumnya. Namun format yang bertujuan menjadikan resolusi tersebut lebih halus (tidak menyebut Israel menduduki Al- Quds) sehingga dapat disepakati oleh semua pihak termasuk Israel gagal karena  tekanan zionisme.

Akhirnya AS dan Israel memutuskan untuk menarik diri dari UNESCO, karena menganggap selama ini UNESCO telah melakukan hal yang disebut- sebut sebagai perlakuan anti-Israel. yang mana keputusan kedua negara tersebut diambil sebelum selesai masa pemilihan ketua baru pada Oktober 2017.

Bersambung..

18

Faris Ibrahim Muhammad Faris Ibrahim. Pemuda kelahiran 26 Mei 1998 ini sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Fakultas Ushuluddin. Di samping hobinya mengkaji dan membaca literatur pemikiran, tercatat beberapa organisasi pernah digelutinya, di antaranya adalah jabatan Ketua ISMA (Ikatan Santri Ma'had Al Qudwah 2015- 2016), KNRP, Pesona AL QUDS, Garuda Keadilan, Editor majalah Ahsanta KMB, Kajian Al-Hikmah, Suara PPMI Mesir.