Home Dunia Kajian Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan (2)
Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan (2)

Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Al- Quds dan Cara Mengefektifkannya sebagai Bentuk Perlawanan (2)

6
0

Mengefektifkan Resolusi- resolusi UNESCO

Dari paparan yang barusan nampaknya kita sampai pada sebuah kongklusi bahwasanya resolusi- resolusi yang berhubungan Al- Quds tersebut hanyalah berkisar pada aspek budaya dan warisannya, tidak lebih. Memang betul, karena memang itulah fokus UNESCO sejak didirikannya, hanya mendalami masalah- masalah sejarah dan kebudayaan. Adapun kosekuensi politik dan ekonomi biasanya datang menyusul setelah terpengaruh dampak dari dinamika masalah di sana.

Resolusi- resolusi yang dikeluarkan oleh UNESCO mengenai Al- Quds murni datang karena semangat untuk menjaga properti- properti bersejarah di sana yang terancam oleh penggalian liar Israel dan banyak pelanggarannya yang dapat merusak nilai berharga dari warisan kebudayaan dunia. UNESCO tidak memihak pada kubu manapun yang bersengketa.

Dan peran yang sangat dibutuhkan untuk mengefektifkan resolusi- resolusi tersebut adalah peran pemimpin- pemimpin politik dunia Arab. Khususnya untuk menguatkan Al- Quds secara konstitusional tertulis, di samping tidak menafikan pula perjuangan- perjuangan di aspek lainnya seperti aspek sosial, politik, ekonomi, militer dan aspek- aspek lainnya.

Namun masalahnya adalah kurangnya organisasi- organisasi politik Arab dalam memberikan perhatian pada aspek ini (perlawanan lewat UNECO) dekade- dekade belakangan ini. Yang hal tersebut berpengaruh pada sikap negara- negara non- Arab dan Islam yang tetap saja melakukan hubungan- hubungan diplomatis dengan Israel.

Padahal, sudah jelas- jelas UNESCO menyatakan bahwa kehadiran Israel di Al- Quds adalah sebuah bentuk pendudukkan, namun karena organisasi- organisasi Arab tidak memberi kontrol untuk mengawal resolusi- resolusi tersebut, jadilah Israel sebagaimana biasanya, pura- pura lupa mengacuhkan hukum internasional. Akhirnya efektifitas resolusi tersebut hanya jalan di tempat, tidak menjalar ke aspek- aspek lainnya.

Belum lagi lanjutan dari perjuangan konstitusional tersebut harus terganjal oleh konflik- konflik pribadi negara- negara Arab. Contohnya adalah pada pencalonan direktur baru UNESCO pada 2017. Yang harusnya negara- negara Arab bisa menyatukan suara, usaha tersebut harus tercederai dengan terpilihnya 2 kandidat dari Mesir dan Qatar yang malah memecah belah suara.

Namun secara keseluruhan nilai- nilai positif Al- Quds masih tetap terjaga sebagai masalah utama yang menjadi titik awal integrasi negara- negara Arab. Walaupun masih ada sedikit perbedaan- perbedaan kecil di masalah lainnya, untuk masalah Al- Quds negara- negara Arab masih satu kata. Kesamaan dalam masalah inilah yang seharusnya ditularkan dalam kerjasama- kerjasama lainnya.

Adapun dalam urusan prosedural tertulis di tubuh UNESCO, pemerintah Palestina lah yang mesti menjadi pionir perlawanannya, sebagai tokoh utama yang memainkan peran dalam pertikaian Al- Quds. Pemerintah Palestina harus dapat mengangkat masalah Al- Quds sebagai isu utama di forum dunia yang harus dicarikan solusinya segera. Utamanya itu bisa dilakukan lewat utusan- utusannya di UNESCO, setelah berkoordinasi dengan duta- duta negara- negara Arab dan Islam dengan bantuan para pakar yang kompeten untuk menentukan strategi; karena selama ini di situlah sebenarnya letak permasalahannya, kita selalu kalah saat adu strategi karena kurangnya masukkan dari lembaga penelitian.

Pemerintah Palestina harus bisa menjadikan Al- Quds sebagai masalah bersama kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya. Yang demikian dapat dilakukan dengan terus menekankan bahwa keberadaan Israel di Palestina adalah sebuah bentuk pendudukkan yang menyalahi hak asasi manusia. Perencanaannya dapat dimulai lewat kementerian luar negeri Palestina sendiri yang mengakomodasi seminar- seminar dengan pakar- pakar di Palestina dan dunia Arab sepanjang tahun, tidak hanya musiman sekali setahun.

Dan yang tidak boleh terlewatkan juga adalah pembekalan para duta- duta kita dengan kompetensi yang mumpuni. Di samping itu, komite nasional untuk urusan warisan kebudayaan dan alam Palestina harus segera dibentuk, untuk dapat menjadi wadah perlawanan yang terpusat untuk menekan Israel mematuhi hukum- hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan warisan sejarah dan kebudayaan. Komite tersebut juga dapat mendesak UNESCO untuk memobilisasi dunia internasional untuk ikut serta menjaga Al- Quds, sebagai warisan kebudayaan dan sejarah dunia yang kaya akan nilai historis dan seni yang tiada tara nilai estetikanya. Dengan upaya- upaya itulah kita semua dapat memaksimalkan perlawanan kita, menjaga Al- Aqsa dan membebaskan Palestina.

Allahu a’lam bis showab..

Referensi:

  1. Resolusi /L 01 – ES/A di Website PBB https://goo.gl/qvJRkR
  2. Bacaan lebih lanjut seputar resolusi- resolusi UNESCO terkait al- Quds, bisa dilihat di sumber berikut:
  • Rita Iwadh, Al- Quds fi Lajnah at- Turots al- Alami, majalah Dirasat al- Falistiniyyah, Edisi 94, 2013, dari hal 32-51
  • Resolusi- resolusi UNESCO yang membuat Israel marah 2/5/2017 dari Aljazeera.net https://goo.gl/oJxiWn
  • Resolusi- resolusi UNESCO terkait Palestina 13/10/2017 website alquds alarabi https://goo.gl/DvCjpQ
  • UNESCO: Setiap yang dilakukan oleh penjajah adalah illegal 5/7/2017 Syabakah Huna al- Quds al- Ijtima’i https://goo.gl/NPjji7
  • Resolusi- resolusi UNESCO Terkait Upaya Yahudisasi Al- Quds, website Nida al- Quds https://goo.gl/yFY1Nq
  1. org
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO

6

Faris Ibrahim Muhammad Faris Ibrahim. Pemuda kelahiran 26 Mei 1998 ini sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Al Azhar Kairo Mesir, Fakultas Ushuluddin. Di samping hobinya mengkaji dan membaca literatur pemikiran, tercatat beberapa organisasi pernah digelutinya, di antaranya adalah jabatan Ketua ISMA (Ikatan Santri Ma'had Al Qudwah 2015- 2016), KNRP, Pesona AL QUDS, Garuda Keadilan, Editor majalah Ahsanta KMB, Kajian Al-Hikmah, Suara PPMI Mesir.

LEAVE YOUR COMMENT

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *